KAWANUANET.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dengan mengusung agenda strategis. Selain penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, rapat juga mengagendakan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD serta Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026. Kamis (23/4/2026).
Agenda ini mencerminkan sinergitas utuh penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana fungsi eksekutif dan legislatif saling menguatkan dalam satu tarikan nafas pengabdian bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut, kami menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Sulut atas dedikasi dan kerja kerasnya.
“Kolaborasi yang terbangun ini menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Komaling.
Lanjut YSK apresiasi khusus kami tujukan kepada Pansus LKPJ Gubernur 2025 yang telah bekerja intensif, kritis, dan maraton. Ketelitian Pansus dalam membedah capaian kinerja pemerintah menjadi bentuk pengawasan berharga bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro beserta jajaran. Keterlibatan aktif dan sikap kooperatif selama pembahasan bersama Pansus mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab moral dalam mengelola pemerintahan. Sinergi harmonis antara Pemprov dan DPRD ini menjadi modal utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Empat Fokus Komitmen Pemprov Sulut atas Rekomendasi Pansus
Pemprov Sulut menaruh atensi tinggi terhadap setiap catatan strategis Pansus LKPJ 2025. Rekomendasi tersebut menjadi navigasi penting untuk penyempurnaan langkah ke depan. Berikut penegasan komitmen pemerintah terhadap empat pilar urusan pemerintahan:
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama pembangunan SDM unggul. Terkait pendidikan, tantangan terbesar bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan pemerataan kualitas belajar-mengajar. Menanggapi temuan kekurangan guru di lapangan, Pemprov akan memprioritaskan sinkronisasi data kebutuhan sekolah dengan formasi CASN maupun PPPK. Audit distribusi guru juga akan dilakukan untuk memastikan daerah terpencil mendapat tenaga pendidik kompeten. Pendidikan inklusif adalah hak setiap anak Sulut.
Di sektor kesehatan, fokus tertuju pada peningkatan layanan RS Provinsi dan fasilitas kesehatan lain. Infrastruktur harus dibarengi profesionalisme dan keramahan layanan. Pemprov berkomitmen mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan modern dan obat-obatan hingga ke pelosok. Kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan juga menjadi perhatian. Tujuannya: layanan kesehatan Sulut yang prima, responsif, dan mudah diakses tanpa hambatan birokrasi.
2. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup
Menanggapi rekomendasi Pansus, Pemprov berkomitmen pada empat langkah strategis ketenagakerjaan: pemutakhiran data lowongan kerja di portal resmi secara berkala, perluasan sosialisasi informasi pasar kerja hingga pelosok, revitalisasi sarana dan kurikulum BLK agar relevan dengan industri, serta peningkatan kuota magang ke Jepang melalui koordinasi dengan pusat dan mitra internasional.
Untuk lingkungan hidup, Pemprov memberi perhatian khusus pada pengawasan Izin Lingkungan dan penanganan limbah. Pembangunan industri dan pertambangan harus diimbangi kepatuhan regulasi ekologis. Pengawasan limbah cair dan padat akan diperketat. Reklamasi pasca-tambang juga menjadi prioritas evaluasi demi pembangunan berkelanjutan.
3. Urusan Pilihan: Kelautan, Perikanan, dan Pertanian
Potensi alam Sulut di sektor kelautan, perikanan, dan pertanian adalah motor ekonomi kerakyatan. Menanggapi rekomendasi peningkatan bantuan teknologi nelayan dan bibit unggul petani, Pemprov akan mengevaluasi menyeluruh skema distribusi bantuan. Ketepatan sasaran dan kecepatan distribusi adalah kunci.
Transformasi digital pendataan kelompok tani dan nelayan akan didorong untuk memastikan transparansi. Tujuannya agar setiap bantuan benar-benar meningkatkan produktivitas. Sulut harus memaksimalkan posisi sebagai gerbang Pasifik dan menjadi lumbung pangan serta produk perikanan berdaya saing internasional. Modernisasi sektor primer ini kunci menekan kemiskinan di perdesaan.
4. Urusan Penunjang Pemerintahan
Terkait administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, Pemprov berkomitmen mempercepat transformasi digital dan memperkuat tata kelola di seluruh lini Setda demi layanan publik yang transparan.
Dalam perencanaan dan keuangan, sinkronisasi jadwal input Pokok-Pokok Pikiran DPRD di SIPD serta pengelolaan ketahanan fiskal yang akuntabel menjadi perhatian serius.
Terkait kepegawaian, Pemprov menegaskan komitmen mewujudkan manajemen ASN yang objektif, adil, dan transparan. Pemerintah bertanggung jawab secara moral terhadap kesejahteraan pegawai, termasuk mencari solusi konkret untuk Tenaga Harian Lepas, guru di daerah terpencil, dan PPPK. Peningkatan kompetensi aparatur melalui program pengembangan dan percepatan sertifikasi akan terus didorong untuk menciptakan birokrasi profesional, berintegritas, dan melayani.
Aspirasi Reses Jadi Referensi Kebijakan
Pemprov juga menyimak Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Laporan Reses Masa Persidangan Kedua 2026. Kami menghargai kerja keras anggota dewan yang turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Laporan reses adalah “suara murni” rakyat yang wajib didengar dan diperjuangkan. Aspirasi tersebut akan menjadi referensi utama penyempurnaan kebijakan pembangunan agar tetap relevan dan responsif.
Keberhasilan yang diraih adalah buah sinergi dan harmoni yang dilandasi filosofi Mapalus. Di tengah tantangan global yang kompleks, semangat gotong royong ini harus terus diperkuat. Sinergi adalah kunci keberlanjutan pembangunan yang mensejahterakan.
Menatap Masa Persidangan Ketiga 2026
Saat menutup Masa Persidangan Kedua dan membuka Masa Persidangan Ketiga 2026, mari membawa semangat baru. Jadikan momentum ini untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan ritme kerja, serta mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat dalam koridor aturan demi menjawab harapan rakyat.
Mengakhiri sambutan, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja dengan hati, integritas, dan profesional. Tugas melayani rakyat adalah amanah suci yang harus dijaga. Mari melangkah bersama, bahu-membahu dengan tekad bulat, mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
