KAWANUANET.COM – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyetujui paket penjualan senjata besar-besaran senilai US$ 8,6 miliar atau setara dengan Rp 148,78 triliun (asumsi kurs Rp 17.000/US$) untuk sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Langkah ini diambil guna memperkuat pertahanan kawasan menghadapi meningkatnya ancaman serangan rudal dan drone dari Iran.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengambil langkah luar biasa dengan menggunakan mekanisme darurat. Status ini memungkinkan pemerintah untuk melewati proses peninjauan Kongres yang biasanya memakan waktu lama, demi mempercepat pengiriman alutsista ke garis depan.
Penjualan ini terbagi ke beberapa negara kunci yang menjadi garda terdepan dalam konflik regional yang memanas sejak akhir Februari lalu. Qatar menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai hampir US$ 5 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk pengisian kembali rudal pencegat pada sistem pertahanan udara Patriot yang terkuras akibat intensitas konflik, serta pembelian sistem APKWS. Kuwait membeli sistem komando pertempuran senilai US$ 2,5 miliar guna memperkuat jaringan radar dan deteksi ancaman udara.
Sementara Israel, akan menerima sistem senjata presisi canggih Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) senilai US$ 992 juta untuk mengubah roket standar menjadi amunisi berpemandu yang akurat. Serta Uni Emirat Arab (UEA) memperoleh persetujuan pembelian APKWS senilai US$ 148 juta, melengkapi paket persenjataan pesawat F-16 dan drone yang telah disetujui sebelumnya pada Maret lalu.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat waktu setempat, Departemen Luar Negeri AS memberikan “pembenaran terperinci” terkait situasi darurat ini. Washington menilai stabilitas di Timur Tengah saat ini berkaitan langsung dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
Sistem pertahanan seperti Patriot menjadi sangat krusial karena merupakan benteng utama dalam mencegat proyektil Iran yang menargetkan infrastruktur vital di negara-negara Teluk dan Israel.
Meskipun penjualan ini memperkuat sekutu di Timur Tengah, para pengamat militer mulai menyuarakan kekhawatiran terkait kapasitas industri pertahanan AS. Penggunaan amunisi dalam jumlah besar di kawasan tersebut dikhawatirkan akan menggerus kesiapan AS jika terjadi konflik di wilayah lain, khususnya di Asia Pasifik.
Laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan sinyal peringatan:
“Persediaan sebelum perang sudah tidak mencukupi; tingkat persediaan saat ini akan membatasi operasi AS jika terjadi konflik di masa depan (melawan China terkait Taiwan),” tulis laporan tersebut.
