KAWANUANET.COM – Kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulut pada sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan stabilitas fiskal yang kuat. Hal ini selaras dengan indikator ekonomi yang menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan DR.Victor Mailangkay, SH, MH yang konsisten mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah.
Realisasi pendapatan daerah Sulawesi Utara pada 2025 mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp1,39 triliun atau 91,87 persen, dengan kontribusi terbesar dari sektor pajak daerah.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen. Tingginya serapan belanja modal sebesar 94,06 persen menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Kebijakan efisiensi juga dijalankan secara konsisten, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini diwujudkan melalui pengendalian belanja operasional, rasionalisasi kegiatan non-prioritas, serta fokus pada program berdampak langsung bagi masyarakat.
Dari sisi neraca, kondisi keuangan daerah menunjukkan penguatan signifikan. Total aset tercatat mencapai Rp11,87 triliun, meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun sebelumnya. Aset tetap masih mendominasi dengan nilai sekitar Rp8,35 triliun, mencerminkan investasi besar pada infrastruktur publik.
Sementara itu, kewajiban daerah berhasil ditekan menjadi Rp847 miliar. Di saat yang sama, ekuitas meningkat tajam menjadi Rp11,02 triliun, menandakan posisi keuangan yang semakin sehat, stabil, dan berkelanjutan.
Kinerja fiskal yang kuat berjalan seiring dengan capaian makro ekonomi yang impresif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 tercatat sebesar 5,66 persen (year-on-year), melampaui rata-rata nasional 5,11 persen.
Inflasi juga berhasil dikendalikan pada level 1,23 persen, jauh di bawah angka nasional 2,92 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di angka 6,62 persen, menjadikannya yang terendah di kawasan Sulawesi dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta pengelolaan aset yang lebih berkualitas.
