KAWANUANET.COM – Kebutuhan tenaga dokter spesialis dan subspesialis, pemanfaatan alat kesehatan, hingga pengawasan peredaran obat menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Kesehatan Sulut, di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut, Selasa (8/9/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Billy Lombok, meminta Dinas Kesehatan menyusun dan menyediakan database yang jelas terkait kebutuhan tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana di seluruh rumah sakit daerah.
Menurutnya, data tersebut penting agar kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Berapa banyak dokter spesialis yang dibutuhkan di rumah sakit-rumah sakit kita? Berapa dokter umum yang masih dibutuhkan dan berapa banyak alat kesehatan yang diperlukan? Kita membutuhkan database kebutuhan yang jelas,” ujar Billy.
Billy juga membandingkan kondisi rumah sakit daerah dengan rumah sakit swasta. Menurutnya, rumah sakit swasta yang menggunakan modal sendiri dan berorientasi pada pelayanan sekaligus profit justru sering kali mampu bergerak lebih cepat dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
Karena itu, Billy mendorong agar rumah sakit daerah juga memiliki pola perencanaan yang lebih matang, terutama dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia.
Billy mencontohkan keberadaan alat CT Scan di Rumah Sakit Noongan yang menurutnya harus dipastikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau ada CT Scan tetapi tidak dipakai, itu sangat disayangkan. Padahal alat tersebut bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan,” katanya.
Billy juga menyoroti pentingnya strategi pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan bagi tenaga dokter yang mengikuti pendidikan spesialis, dengan harapan setelah menyelesaikan pendidikan dapat kembali bertugas di rumah sakit daerah.
Selain persoalan SDM dan alat kesehatan, Billy turut menyinggung tantangan yang mungkin muncul dengan bertambahnya fakultas kedokteran di Sulut.
Dirinya berharap Dinas Kesehatan dapat mengambil peran dalam melakukan sinkronisasi agar distribusi tenaga dokter tidak terkotak-kotak berdasarkan wilayah atau institusi pendidikan.
“Jangan sampai ada ego sektoral. Yang dibutuhkan adalah bagaimana seluruh sumber daya dokter dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat di Sulawesi Utara,” tegasnya.
Billy juga meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan obat secara bijak, khususnya antibiotik. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar tidak sembarangan mengonsumsi obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan.
Billy menilai media sosial seperti TikTok dan Facebook dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan, namun masyarakat juga harus diberikan pemahaman untuk tidak mudah mempercayai informasi kesehatan yang belum terverifikasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Lidia Tulus, mengakui bahwa kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di rumah sakit daerah masih cukup besar.
Lidia mengatakan, salah satu kendalanya adalah dokter spesialis cenderung memilih bekerja di rumah sakit swasta karena menawarkan insentif yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit daerah.
“Memang rumah sakit daerah kita masih kekurangan dokter spesialis dan subspesialis. Kebanyakan dokter spesialis akan memilih bekerja di rumah sakit swasta karena tawaran insentifnya tentu lebih tinggi,” jelas Lidia.
Lidia menjelaskan, dokter spesialis memiliki ketentuan terkait izin praktik yang turut memengaruhi distribusi dan penempatan mereka di rumah sakit. Bahkan, terdapat rumah sakit swasta yang memberikan insentif untuk penggunaan lebih dari satu izin praktik seorang dokter spesialis.
Namun demikian, Lidia optimistis keberadaan fakultas kedokteran dan pengembangan pendidikan dokter di Sulut dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis.
Menurutnya, penempatan dokter tidak akan dibatasi berdasarkan wilayah asal institusi pendidikan. Distribusi tenaga dokter dapat dilakukan lintas kabupaten dan kota sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
“Bukan berarti dokter yang berasal dari satu universitas hanya bisa bekerja di wilayah tertentu. Penempatannya bisa lintas daerah karena kita memiliki daerah kepulauan seperti Sangihe dan Sitaro yang belum memiliki fakultas kedokteran sendiri,” katanya.
Lidia menambahkan, pengaturan distribusi tenaga dokter tersebut nantinya dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Lidia juga menekankan pentingnya mendorong putra-putri daerah yang mendapatkan pendidikan kedokteran maupun pendidikan spesialis agar nantinya kembali mengabdi di daerah.
Program tersebut, kata Lidia, juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital base.
“Kami baru pulang dari Kementerian Kesehatan. Ada dua dokter dari Sulawesi Utara yang lulus PPDS melalui beasiswa Kemenkes, masing-masing mengikuti pendidikan spesialis ortopedi dan bedah anak di Jakarta. Mereka dibiayai oleh Kemenkes dengan kewajiban kembali bertugas di daerah,” ungkapnya.
Menurut Lidia, pola tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di seluruh kabupaten dan kota di Sulut.
“Ini membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu anggota dewan, karena tenaga dokter dan tenaga kesehatan masih menjadi permasalahan di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sementara terkait pengawasan obat-obatan, Lidia membenarkan bahwa hal tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Ia mengatakan, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat secara tepat juga akan terus ditingkatkan melalui media sosial.
“Kita harus memaksimalkan edukasi melalui media sosial karena masyarakat sekarang sangat terpapar TikTok dan media sosial lainnya. Tetapi masyarakat juga harus berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial benar,” katanya.
Lidia bahkan mencontohkan maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten yang seolah-olah menampilkan tokoh tertentu.
Menurutnya, masyarakat harus lebih kritis dalam menyikapi informasi kesehatan di media sosial, terutama konten yang mempromosikan produk kesehatan atau fasilitas pelayanan tertentu.
“Ini harus dicermati. Kami juga membutuhkan bantuan media untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak langsung percaya dengan apa yang ada di TikTok atau media sosial. Belum tentu semuanya benar,” pungkasnya.
