Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Sulut, Cindy menegaskan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fasilitas maupun pengadaan alat kesehatan. Menurutnya, seluruh sarana kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu kepada masyarakat.
“Tidak ada gunanya membeli semua peralatan dan melakukan kerja sama dengan BPJS, tetapi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan justru kelimpungan,” tegas Cindy.
Cindy mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat di Kota Bitung terkait kendala pelayanan di salah satu puskesmas. Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan disebut mengalami kerusakan, sehingga pasien harus menjalani pemeriksaan lanjutan dengan biaya sendiri.
Menurut Cindy, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semestinya dapat diperoleh dengan baik.
“Kalau peralatan di laboratorium puskesmas rusak, jalan keluarnya seperti apa? Apakah pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit dan tetap ter-cover BPJS? Ini harus ada solusinya,” ujarnya.
Ia pun meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sulut memiliki pemetaan dan data yang jelas mengenai ketersediaan serta kondisi alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun puskesmas merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Cindy menilai pemerintah provinsi tetap perlu memiliki gambaran secara menyeluruh.
“Memang ini bukan sepenuhnya domain Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi secara keseluruhan harus ada pemetaan. Minimal datanya harus ada, sehingga intervensi pemerintah bisa masuk ke sasaran yang tepat,” kata Cindy.
Selain sarana dan prasarana, Cindy turut menyoroti pentingnya keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan. Ia menilai aspek keramahan, kepedulian serta penghargaan terhadap tenaga kesehatan juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Cindy juga mengingatkan para pimpinan rumah sakit agar meningkatkan kehadiran dan pengawasan manajemen di lingkungan rumah sakit. Menurutnya, persoalan yang terlihat kecil dapat berkembang menjadi masalah besar apabila tidak segera ditangani.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, dr. Lidia Tulus, menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki sistem nasional untuk memantau sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK).
Lidia mengatakan, rumah sakit dan puskesmas wajib memperbarui data dalam sistem tersebut secara berkala, termasuk mengenai kondisi dan fungsi alat kesehatan yang dimiliki.
“Puskesmas dan rumah sakit wajib menginput data secara real time dan real data. Kadang terjadi miskomunikasi di fasilitas kesehatan sehingga data tidak diperbarui,” jelas Lidia.
Menurutnya, pembaruan data ASPAK sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam mengetahui kondisi alat kesehatan, apakah masih berfungsi, mengalami kerusakan, atau sudah membutuhkan penggantian.
Data ASPAK juga menjadi salah satu dasar dalam pengusulan bantuan maupun pengadaan alat kesehatan kepada pemerintah pusat. Jika dalam sistem tercatat alat masih dalam kondisi baik, maka pengusulan penggantian atau penambahan alat dapat tidak disetujui.
Karena itu, Lidia menegaskan Dinas Kesehatan Sulut akan memperkuat pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar pembaruan data dilakukan secara berkala.
“Ini menjadi tugas kami untuk mengawasi sehingga setiap bulan updating data ASPAK, baik rumah sakit milik provinsi maupun kabupaten/kota, harus dimaksimalkan,” tandasnya.
Lidia menambahkan, puskesmas merupakan lini terdepan pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, kesiapan fasilitas, ketersediaan alat kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
